KABINET 16-18 JOKOWI-JK

Takut terjebak akan pencitraan dirinya sendiri, akhirnya kemarin Presiden dan Wakil Preiden terpilih Jokowi-JK mengumumkan rancangan susunan kabinetnya dengan memakai rumus 18-16 terdiri dari 34 kementrian yakni 16 orang diantaranya berasal; dari partai politik dan 18 lainnya berasal dari latar

belakang profesional atau non partai politik yang kontra produktif sebagaimana janjinya pada kampanye pilpres.

Masih belum lekang dari ingatan kita bahwa komposisi kabinet Jokowi-JK sepertinya tidak jauh berbeda dari apa yang pernah dilakukan Priesiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I dan II. Padahal sebelumnya dalam setiap kampanyenya Jokowi-JK selalu mengkeritik bahwa susunan kabinet yang dipimpin SBY terlalu gemuk dan perlu dirampingkan, bebernya kala itu.

Kemudian untuk mendukung pencitraannya selalu mengatakan, jika beliau terpilih menjadi presiden tidak mengenal akan adanya pembagian kekuasan dalam penyusunan kabinet, "silakan bergabung, tapi dengan catatan tidak ada persyaratan", ucap Jokowi mencoba menyakinkan pendukungnya.

Wacana presiden pilihan rakyat itu seperti mendapat reaksi keras dari salah satu partai politik pendukungnya PKB dan reaksi pengamat politikpun beragam menyikapinya bahkan tidak seidikit berpendapat bahwa wacana Jokowi-JK itu tidak lain bagian dari pencitraan saja.

 Faktanya kemarin Jokowi-JK rtelah mengumunkan rancangan susunan kabinetnya dengan formasi 16-18, dimana diantara 16 orang itu berasal dari partai politik tidak lain bagian dari upaya berbagi kekuasaan kepada partai politik pendukungnya. Belum lagi tuntutan dari para relawan yang sebagian besar berlatar belakang fropesional.

Sekedar mengigatkan pada era SBY-JK yang berasal dari unsur partai politik waktu itu meliputi menteri pertanian, menpora, menteri perumahan rakyat, menteri koordinator kesejahteraan rakyat, menteri negara pembangunan daerah tertinggal, menteri perhubungan, menteri pendidikan nasional, menteri sosial, menteri kopersi dan UKM, serta menteri pemberdayaan permepuan.

Pertanyaannya, mampukah Jokowi-JK menepati janjinya kepada rakyat indoneia bahwa dalam menyusun kabinet menterinya tanpa ada tekanan dari partai politik pendukungnya, apalagi selama ini berkembang opini bahwa Jokowi hanya sebatas bonekanya ibu Megawati yang notabenenya ketua PDI, sebagaimana komentar yang berkembang dimasyarakat selama ini.@reDaksi